BBM bersubsidi

Pemerintah secara resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar mulai Selasa (18/11/2014) pukul 00.00 WIB. Harga premium naik Rp 2.000 menjadi Rp 8.500 per liter dari sebelumnya Rp 6.500 per liter. Sementara harga solar naik Rp 2.000 dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 per liter.

Kenaikan harga BBM ini diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Senin (17/11/2014). Dia menuturkan kenaikan harga BBM sudah melalui proses pembahasan di tingkat menteri hingga sidang kabinet maupun ratas di istana. Kenaikan harga BBM ini akan dialihkan untuk subsidi ke sektor lain. “Kami harus memilih dan mengambil keputusan hari ini selesai melalui serangkaian pembahasan di sidang rakor teknis Menko dan ratas di Istana, memutuskan pengalihan subsidi dari konsumtif ke sektor produktif,” Kata dia. Turut hadir pada pengumuman tersebut, Menko Perekonomian Sofjan Djalil, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

Rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai tidak terlepas dari kesalahan pemerintahan sebelumnya di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu disampaikan Ketua DPP Gerakan Muda Hati Nurani Rakyat (Hanura), Nasrun Marpaung di Jakarta, Minggu (16/11/2014).Menurut Nasrun, pemerintahan SBY telah gagal dalam melakukan tata kelola niaga nasional yang baik. Imbasnya, muncul wacana kenaikan harga BBM bersubsidi di pemerintahan Joko Widodo.”Praktik yang merugikan tata niaga minyak nasional itu baik dalam pengadaan BBM bersubsidi maupun dalam pengadaan minyak mentah dan penjualan produk minyak,” kata dia.Pemerintah SBY, kata dia, seharusnya dapat menghitung secara berdaulat harga pokok produksi BBM bersubsidi. Hal itu diperlukan sebagai dasar penghitungan besaran subsidi yang nyata dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Selama ini besaran subsidi BBM dihitung dengan menggunakan harga pasar minyak dunia. Selain tidak menunjukkan besaran yang nyata, juga bertentangan dengan UUD 1945,” kata dia. Wasekjen DPP Partai Hanura itu menambahkan, tingginya konsumsi BBM bersubsidi oleh masyarakat disebabkan karena rendahnya jumlah alat trasportasi publik yang layak dengan harga terjangkau. Kondisi itu semakin diperparah dengan munculnya kebijakan mobil murah. “Kebijakan itu selain berakibat pada pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang tidak terkendali juga mendorong membengkaknya konsumsi BBM bersubsidi. Bahkan, sampai melampaui kuota yang telah diatur undang-undang,” kata dia.

Sebelumnya, Partai Demokrat menyatakan rencana menaikkan harga BBM bersubsidi tidak tepat jika dilakukan pada 2014. Demokrat akan lebih menerima jika kenaikkan harga BBM dilakukan di tahun 2015.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa Tujuan pemerintah menaikkan harga BBM adalah mengalihkan subsidi ke konsumtif menjadi produktif, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Share Button